Dirjen Pajak akhirnya merevisi peraturan Transfer Pricing di Indonesia lewat Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, 11 November 2011.
Ada beberapa perbedaan dibanding peraturan Transfer Pricing sebelumnya di tahun 2011 sebagai berikut
-Penerapan dan Dokumentasi atas Transaksi Hubungan Istimewa (Related Party Transaction)
Pasal 2 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa peraturan TP ditetapkan terutama pada transaksi hubungan istimewa dengan pihak terkait (related party) di luar negeri dan dalam negeri.
Untuk pihak terkait di dalam negeri dibatasi hanya untuk untuk transaksi pihak terkait yang digunakan untuk mendapatkan perbedaan tarif pajak karena PPh final dan non final, PPn BM dan transaksi dengan perusahaan pada Kontrak Kerja Sama Migas.
Perlu dicatat bahwa hal belum lama ini pemerintah memberikan fasilitas tax holiday sehingga industri pionir dapat dibebaskan dari PPh Badan atau mendapat pengurangan PPh. Oleh karenanya peraturan ini relevan untuk diterapkan pada perusahaan yang mendapat fasilitas tax holiday.
-Metode TP sekarang tidak lagi menggunakan hirarki
Dirjen Pajak sepertinya telah mengikuti revisi terbaru OECD TP Guidelines yang diterbitkan tahun 2010.
- Analisa Kesebandingan
Comparability analysis atau Analisa Kesebandingan akan lebih diperketat karena adanya faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam prakteknya, tidak semua comparables dapat digunakan jika kriteria yang digunakan diperketat oleh Dirjen Pajak sehingga analisa lebih mendalam akan diperlukan.
-Intangibles
Dirjen Pajak, dalam pasal 17, mengakui adanya Trade Intangibles dan Marketing Intangibles sehingga pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hokum dalam pemeriksaan Transfer Pricing.
-Cost Contribution Arrangements (CCA)
Di Pasal 17A, CCA telah diakui namun Wajib Pajak harus membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah arm’s length jika tidak maka perjanjian tersebut dapat ditolak oleh Dirjen Pajak.
Thursday, December 1, 2011
Tuesday, November 15, 2011
PPh Potput / Withholding Tax di Indonesia
Pemotongan / Pemungutan PPh atau disebut sebagai Withholding Tax di Indonesia mempunyai banyak jenis dan tarif yang berbeda. Apakah permasalahan yang ada hanya sekedar menghapal jenis PPh Potput yang ada serta tarif yang tepat? Ternyata tidak hanya seperti itu, tulisan berikut menjelaskan permasalahan yang ada
Banyaknya jenis PPh Potput di Indonesia
PPh Potput harus diterapkan dengan benar terutama oleh pihak yang memberikan penghasilan atau seharusnya memotong karena kesalahan pemotongan PPh dapat menimbulkan sanksi perpajakan.
Adalah wajar jika seseorang, bahkan mungkin juga fiskus, tidak hapal tarif pajak PPh Potput. Dari PPh 21 yang perhitungannya panjang dan cara perhitungannya beda hingga PPh Pasal 26. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. PPh Pasal 21
b. PPh Pasal 22
c. PPh Pasal 23
d. PPh Pasal 26
e. PPh Pasal 4(2)
f. PPh Pasal 15
Untuk PPh Pasal 21, perhitungan dibedakan diantaranya dengan pegawai tetap dan tidak tetap serta penghasilan yang berkesinambungan dan tidak.
PPh 21 dibedakan antara barang impor dan produk tertentu.
PPh 23 diterapkan atas pembayaran royalti, dividen, bunga, sewa hingga jasa. Berdasarkan UU PPh terbaru sesungguhnya tariff PPh Pasal 23 sudah disederhanakan sehingga dapat dikatakan jika tarif PPh 23 untuk jasa adalah sebesar 2%
PPh 26 diterapkan terutama atas pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pihak di luar negeri dengan tarif sebesar 20% kecuali atas pembayaran asuransi atau reasuransi di luar negeri.
PPh Pasal 4 (2) yang sering disebut PPh final pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak namun bisa menimbulkan permasalahan keadilan karena Wajib Pajak tidak dapat memperhitungkan kerugian yang ia peroleh.
PPh Pasal 15 juga mempermudah pembayaran PPh bagi Wajib Pajak namun dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar perhitungan tarif sebesar 1,2%, 1,8%, 2,64%, 0,44% yang juga tidak memungkinkan Wajib Pajak untuk memperhitungkan kerugian yang diterima.
Sukarnya Klasifikasi atas PPh Potput
Sulitnya penggolongan jenis PPh Potput dapat membuat Wajib Pajak salah menerapkan tarif PPh yang membuat Wajib Pajak terancam terkena sanksi perpajakan berupa kenaikan hingga denda. Sebagai contoh :
- Adanya perbedaan tarif PPh final Pasal 4(2) antara pelaksanaan konstruksi dan pemberian jasa konstruksi dapat menimbulkan kesalahan dan perbedaan pendapat. Yang manakah yang merupakan jasa konstruksi dan yang mana merupakan pelaksanaan konstruksi. Salah satu solusi yang dapat dipakai Wajib Pajak adalah membuat rincian pembayaran yang membedakan antara jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultasi atas konstruksi.
- Perbedaan klasifikasi antara PPh Final antara PPh Jasa Pelayaran sesuai PPh Pasal 23 dengan jasa penujang migas sesuai PPh Pasal 4(2) jika satu perusahaan memberikan jasanya kepada perusahaan migas.
PPh Potput dan PPN
PPh Potput juga dapat menjadi acuan ekualisasi bagi PPN karena adanya transaksi yang merupakan objek PPh Potput dan juga objek PPN contohnya seperti jasa konstruksi.
Perlu diperhatikan juga antara bagi penerimaan apakah sudah termasuk PPh Potput dan PPN karena kesalahan perhitungan dapat membuat sanksi pajak dapat diterapkan pada pihak yang seharusnya memotong PPh.
Kesimpulan
Indonesia dibandingkan dengan negara lain mempunyai lebih banyak jenis pajak sehingga Wajib Pajak Indonesia menghabiskan waktu lebih banyak untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti dapat dilihat di laporan berikut dari World Bank.
Karena itulah Wajib Pajak harus berhati-hati dalam melakukan perencanaan atas PPh Potput dan mungkin bagi Pemerintah diperlukan peraturan yang lebih jelas untuk menghindari perbedaan pendapat atau bahkan mengurangi jenis pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk menolong Wajib Pajak seperti dilihat di laporan World Bank tersebut
Banyaknya jenis PPh Potput di Indonesia
PPh Potput harus diterapkan dengan benar terutama oleh pihak yang memberikan penghasilan atau seharusnya memotong karena kesalahan pemotongan PPh dapat menimbulkan sanksi perpajakan.
Adalah wajar jika seseorang, bahkan mungkin juga fiskus, tidak hapal tarif pajak PPh Potput. Dari PPh 21 yang perhitungannya panjang dan cara perhitungannya beda hingga PPh Pasal 26. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. PPh Pasal 21
b. PPh Pasal 22
c. PPh Pasal 23
d. PPh Pasal 26
e. PPh Pasal 4(2)
f. PPh Pasal 15
Untuk PPh Pasal 21, perhitungan dibedakan diantaranya dengan pegawai tetap dan tidak tetap serta penghasilan yang berkesinambungan dan tidak.
PPh 21 dibedakan antara barang impor dan produk tertentu.
PPh 23 diterapkan atas pembayaran royalti, dividen, bunga, sewa hingga jasa. Berdasarkan UU PPh terbaru sesungguhnya tariff PPh Pasal 23 sudah disederhanakan sehingga dapat dikatakan jika tarif PPh 23 untuk jasa adalah sebesar 2%
PPh 26 diterapkan terutama atas pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pihak di luar negeri dengan tarif sebesar 20% kecuali atas pembayaran asuransi atau reasuransi di luar negeri.
PPh Pasal 4 (2) yang sering disebut PPh final pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pembayaran PPh bagi Wajib Pajak namun bisa menimbulkan permasalahan keadilan karena Wajib Pajak tidak dapat memperhitungkan kerugian yang ia peroleh.
PPh Pasal 15 juga mempermudah pembayaran PPh bagi Wajib Pajak namun dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar perhitungan tarif sebesar 1,2%, 1,8%, 2,64%, 0,44% yang juga tidak memungkinkan Wajib Pajak untuk memperhitungkan kerugian yang diterima.
Sukarnya Klasifikasi atas PPh Potput
Sulitnya penggolongan jenis PPh Potput dapat membuat Wajib Pajak salah menerapkan tarif PPh yang membuat Wajib Pajak terancam terkena sanksi perpajakan berupa kenaikan hingga denda. Sebagai contoh :
- Adanya perbedaan tarif PPh final Pasal 4(2) antara pelaksanaan konstruksi dan pemberian jasa konstruksi dapat menimbulkan kesalahan dan perbedaan pendapat. Yang manakah yang merupakan jasa konstruksi dan yang mana merupakan pelaksanaan konstruksi. Salah satu solusi yang dapat dipakai Wajib Pajak adalah membuat rincian pembayaran yang membedakan antara jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultasi atas konstruksi.
- Perbedaan klasifikasi antara PPh Final antara PPh Jasa Pelayaran sesuai PPh Pasal 23 dengan jasa penujang migas sesuai PPh Pasal 4(2) jika satu perusahaan memberikan jasanya kepada perusahaan migas.
PPh Potput dan PPN
PPh Potput juga dapat menjadi acuan ekualisasi bagi PPN karena adanya transaksi yang merupakan objek PPh Potput dan juga objek PPN contohnya seperti jasa konstruksi.
Perlu diperhatikan juga antara bagi penerimaan apakah sudah termasuk PPh Potput dan PPN karena kesalahan perhitungan dapat membuat sanksi pajak dapat diterapkan pada pihak yang seharusnya memotong PPh.
Kesimpulan
Indonesia dibandingkan dengan negara lain mempunyai lebih banyak jenis pajak sehingga Wajib Pajak Indonesia menghabiskan waktu lebih banyak untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti dapat dilihat di laporan berikut dari World Bank.
Karena itulah Wajib Pajak harus berhati-hati dalam melakukan perencanaan atas PPh Potput dan mungkin bagi Pemerintah diperlukan peraturan yang lebih jelas untuk menghindari perbedaan pendapat atau bahkan mengurangi jenis pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk menolong Wajib Pajak seperti dilihat di laporan World Bank tersebut
Thursday, October 20, 2011
Biaya Pengurang Pajak untuk Pajak Penghasilan yang kontroversial
Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) ada biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Biaya tersebut sesuai UU PPh dibagi menjadi :
1. Biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense)
Hal ini didasarkan atas Pasal 6 UU PPh yang mengatakan...Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan .....
2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense)Hal ini berdasarkan Pasal 9 UU PPh
Meski Undang-Undang telah menjelaskan adanya biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang namun tetap saja ada permasalahan tentang penggolongan biaya tersebut karena peraturan atau UU Pajak tidak merinci secara jelas dan hal utama yang dipakai adalah 3m yakni mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Permasalahan atas biaya pengurang pajak dapat kita lihat dalam kasus perpajakan di negara lain seperti :
a.Penghasilan Pajak dan Biaya pengurang pajak dari transaksi narkoba
Ada satu kasus di Belanda tentang seorang pelaku kriminal yang tertangkap basah melakukan pengedaran obat terlarang. Cerita bertambah rumit waktu kantor pajak Belanda menyatakan kalau orang tersebut belum membayar pajak dari penjualan narkoba.Memang, pajak tidak mengenal penghasilan haram atau halal, jadi si pelaku harus membayar pajak atas penghasilan yang melanggar hukum sekalipun.Ternyata, terdakwa menyatakan bahwa ia berhak dikenakan pajak atas penghasilan bersihnya, sehingga semua biaya termasuk harga pokok dapat dijadikan pengurang penghasilan pajak. Hasilnya, kantor pajak harus menerima bahwa penghasilan kena pajak dari penjualan narkoba harus memperhitungkan harga beli narkoba serta biaya lain untuk memperoleh penjualan narkoba.
Solusinya, menurut info yang saya dapat, pemerintah belanda merubah peraturan sehingga pajak atas penghasilan dari kejahatan tidak dapat memperhitungkan biaya-biaya lainnya.Sayang di Indonesia, belum ada pelaku kejahatan seperti bandar narkoba atau koruptor yang dipaksa bayar pajak serta peraturan dan penegakan aturan pajak yang belum mendukung
b. Biaya operasi plastik bagi Pekerja Seks Komersial
Di beberapa negara Eropa, Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pekerjaan legal dan mereka juga harus membayar pajak. Nah dalam satu kasus PSK menyatakan bahwa biaya operasi plastik yang ia lakukan dapat dipakai sebagai pengurang pajak penghasilan yang harus ia bayar. Logikanya? Tanpa operasi plastik sukar bagi dia mendapatkan pelanggan.Keputusannya, PSK tersebut dapat menggunakan biaya operasi plastik sebagai biaya pengurang PPh OP
Di luar negeri, termasuk di Singapura dan Malaysia, PPh Orang Pribadi (OP) dapat menggunakan berbagai biaya pengurangan pajak atau terkadang disebut allowance yang tidak semata hanya PTKP seperti di Indonesia yang pernah digugat karena tidak adil.
c. Pembayaran tebusan sebagai pengurang pajak
Hal ini terjadi di India, satu perusahaan harus membayar uang tebusan atas karyawan mereka yang diculik. Saat menghitung PPh Badan, mereka menyatakan bahwa biaya uang tebusan adalah biaya pengurang pajak. Kantor pajak tidak menyetujuinya.Kasus berlanjut sampai ke Pengadilan Pajak yang kemudian memutuskan kalau biaya tebusan seharusnya dapat menjadi pengurang pajak.
d. Biaya sogok atau korupsi dalam bisnis
Sudah menjadi rahasia umum kalau sogok atau korupsi adalah hal yang menjadi kewajiban jika ingin berbisnis terutama dengan pemerintah. Nah bagi pajak, apakah sogokan dan pembayaran korupsi merupakan biaya pengurang pajak.
Seharusnya, menurut penulis, korupsi atau sogokan dapat menjadi biaya pengurang pajak karena tanpa membayarnya sukar mendapatkan proyek pemerintah di Indonesia.
=====
Di dunia ada beberapa cerita aneh tentang Tax Deduction teraneh seperti dimuat laman berikut. Di Amerika Serikat, pemerintah membuat peraturan yang jelas atas pengurang pajak seperti bisa dilihat di sini dan disini.
Jelas peraturan pajak di Indonesia, tidak hanya atas UU namun secara keseluruhan tidak mengatur dengan jelas tentang biaya pengurang pajak.
1. Biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense)
Hal ini didasarkan atas Pasal 6 UU PPh yang mengatakan...Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan .....
2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense)Hal ini berdasarkan Pasal 9 UU PPh
Meski Undang-Undang telah menjelaskan adanya biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang namun tetap saja ada permasalahan tentang penggolongan biaya tersebut karena peraturan atau UU Pajak tidak merinci secara jelas dan hal utama yang dipakai adalah 3m yakni mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Permasalahan atas biaya pengurang pajak dapat kita lihat dalam kasus perpajakan di negara lain seperti :
a.Penghasilan Pajak dan Biaya pengurang pajak dari transaksi narkoba
Ada satu kasus di Belanda tentang seorang pelaku kriminal yang tertangkap basah melakukan pengedaran obat terlarang. Cerita bertambah rumit waktu kantor pajak Belanda menyatakan kalau orang tersebut belum membayar pajak dari penjualan narkoba.Memang, pajak tidak mengenal penghasilan haram atau halal, jadi si pelaku harus membayar pajak atas penghasilan yang melanggar hukum sekalipun.Ternyata, terdakwa menyatakan bahwa ia berhak dikenakan pajak atas penghasilan bersihnya, sehingga semua biaya termasuk harga pokok dapat dijadikan pengurang penghasilan pajak. Hasilnya, kantor pajak harus menerima bahwa penghasilan kena pajak dari penjualan narkoba harus memperhitungkan harga beli narkoba serta biaya lain untuk memperoleh penjualan narkoba.
Solusinya, menurut info yang saya dapat, pemerintah belanda merubah peraturan sehingga pajak atas penghasilan dari kejahatan tidak dapat memperhitungkan biaya-biaya lainnya.Sayang di Indonesia, belum ada pelaku kejahatan seperti bandar narkoba atau koruptor yang dipaksa bayar pajak serta peraturan dan penegakan aturan pajak yang belum mendukung
b. Biaya operasi plastik bagi Pekerja Seks Komersial
Di beberapa negara Eropa, Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pekerjaan legal dan mereka juga harus membayar pajak. Nah dalam satu kasus PSK menyatakan bahwa biaya operasi plastik yang ia lakukan dapat dipakai sebagai pengurang pajak penghasilan yang harus ia bayar. Logikanya? Tanpa operasi plastik sukar bagi dia mendapatkan pelanggan.Keputusannya, PSK tersebut dapat menggunakan biaya operasi plastik sebagai biaya pengurang PPh OP
Di luar negeri, termasuk di Singapura dan Malaysia, PPh Orang Pribadi (OP) dapat menggunakan berbagai biaya pengurangan pajak atau terkadang disebut allowance yang tidak semata hanya PTKP seperti di Indonesia yang pernah digugat karena tidak adil.
c. Pembayaran tebusan sebagai pengurang pajak
Hal ini terjadi di India, satu perusahaan harus membayar uang tebusan atas karyawan mereka yang diculik. Saat menghitung PPh Badan, mereka menyatakan bahwa biaya uang tebusan adalah biaya pengurang pajak. Kantor pajak tidak menyetujuinya.Kasus berlanjut sampai ke Pengadilan Pajak yang kemudian memutuskan kalau biaya tebusan seharusnya dapat menjadi pengurang pajak.
d. Biaya sogok atau korupsi dalam bisnis
Sudah menjadi rahasia umum kalau sogok atau korupsi adalah hal yang menjadi kewajiban jika ingin berbisnis terutama dengan pemerintah. Nah bagi pajak, apakah sogokan dan pembayaran korupsi merupakan biaya pengurang pajak.
Seharusnya, menurut penulis, korupsi atau sogokan dapat menjadi biaya pengurang pajak karena tanpa membayarnya sukar mendapatkan proyek pemerintah di Indonesia.
=====
Di dunia ada beberapa cerita aneh tentang Tax Deduction teraneh seperti dimuat laman berikut. Di Amerika Serikat, pemerintah membuat peraturan yang jelas atas pengurang pajak seperti bisa dilihat di sini dan disini.
Jelas peraturan pajak di Indonesia, tidak hanya atas UU namun secara keseluruhan tidak mengatur dengan jelas tentang biaya pengurang pajak.
Thursday, October 13, 2011
Sensus Pajak Nasional -Satu Analisa
Pemerintah menjalan Sensus Pajak Nasional (SPN) untuk menggali data dari masyarakat khususnya Wajib Pajak. SPN dijalankan untuk menghimpun data atau basis perpajakan yang lebih baik dan akan dilakukan di seluruh pelosok negeri secara serentak dan secara resmi akan dimulai tanggal 30 September berdasarkan siaran pers dari Dirjen Pajak.
Jelas tingkat pembayaran pajak di Indonesia rendah berdasarkan kenyataan berikut :
- Di negara maju, persentase penerimaan terbesar adalah dari pajak penghasilan orang pribadi. Di Indonesia, penerimaan PPh OP kalah jauh dari PPh Badan
- Data perpajakan di Indonesia belum bagus karena data kependudukan belum jelas, di negara lain dengan nomor jaminan sosial atau single identity number, sukar sekali menghidari pajak.
- Data terintegrasi antara kantor pajak dengan kantor catatan sipil atau pemerintah daerah belum terlaksana.
Dasar hukum
Pemerintah berdasarkan UU KUP, Pasal 35A, Dirjen Pajak diberikan kuasa untuk menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Bahkan pihak yang tidak memberikan informasi yang diminta dapat dikenakan sanksi pidana, menurut Pasal 41C, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan hingga satu tahun dan denda maksimal satu milyar rupiah.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Semoga ini dasar hukum yang digunakan pemerintah dan benar-benar diterapkan karena mungkin banyak orang yang tidak menyadari wewenang Dirjen Pajak mengumpulkan data dan keterangan. Juga karena selama ini banyak yang belum menjadi Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 35A tersebut, wewenang Dirjen Pajak juga sangat besar meski dibatasi oleh UU untuk merahasiakan data tersebut.
Untuk mendukung SPN, pemerintah menerbitkan PMK No. 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional yang menjelaskan bahwa alasan SPN diantaranya adalah untuk dalam rangka pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan guna memperluas basis pajak, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek pajak. Jadi seakan alasan SPN yang utama adalah PBB dan bukan PPh OP.
Jika penekanan data SPN adalah PPh OP, pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak atau orang pribadi yang belum mempunyai NPWP tapi seharusnya sudah membayar pajak.
Berdasarkan Pasal 4(1)(p) UU PPh, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak termasuk penghasilan kena pajak. Jadi jika WP atau orang yang belum ber-NPWP berdasarkan data SPN mempunyai rumah mewah dan mobil mewah namun belum bayar pajak bisa saja pemerintah menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar atas penghasilan yang belum dilaporkan.
Data yang diminta
Dalam satu situs pajak, bahkan dijelaskan dengan satu contoh file, apa saja data yang diminta dan dikumpulkan. Ternyata datanya serupa atau mirip dengan data dari Formulir Pendaftaran NPWP.
SPN sangat baik untuk mengumpulkan data Wajib Pajak namun usaha lain tetap diperlukan seperti membangun koneksi database kependudukan dengan database perpajakan sehingga pendaftaran NPWP tidak diperlukan lagi secara formal karena digunakannya data kependudukan berupa single identity number.
Dalam tulisan terdahulu pernah dijelaskan bagaimana residen di Belanda bisa langsung menerima surat dari kantor pajak tanpa melapor ke kantor pajak sama sekali.
Belajar Transfer Pricing
Banyak orang yang belum paham Transfer Pricing, artikel berikut menjelaskan secara sederhana bagaimana satu perusahaan pisang melakukan Transfer Pricing.
Dari ilustrasi menarik ini kita dapat melihat bagaimana Transfer Pricing digunakan oleh perusahaan pisang di Inggris untuk menghindari pajak, penentuan harga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, royalty, trademark hingga intra –group services.
Berdasarkan sejarah, transfer pricing mulai dibuat dalam ketentuan perpajakan di Inggris yang digunakan untuk mengamankan penerimaan pajak, jadi penggambaran perusahaan pisang di atas bisa jadi satu gambaran nyata.
Dari gambaran perusahaan pisang tersebut, pemerintah, lewat Dirjen Pajak dapat menerapkan harga wajar atas harga beli, harga jual hingga pembayaran atas intra-group service.
Di Indonesia?
Mungkin kalau di Indonesia bisa digambarkan seperti telepon pintar yang diproduksi oleh perusahaan di Cina sana, namun barang dijual oleh perusahaan dagang berkedudukan di Hong Kong sedang server berlokasi di Amerika serta layanan pendukung seperti marketing dan customer service ada di Singapura. Selain itu holding company juga berada di beberapa negara, dari Belanda, Luxembourg hingga Swiss. Kepemilikan atas merek, teknologi dapat saja berada di beberapa negara yang menawarkan insentif pajak tertentu atau juga financial offshore center. Hal ini hanyalah contoh sederhana dari permasalahan transfer pricing.
Tuesday, September 27, 2011
Pajak Internasional - Belajar Mandiri secara cuma-cuma
Perpajakan internasional menjadi semakin penting di Indonesia terutama dengan perdagangan antar negara yang semakin besar jumlahnya, peraturan transfer pricing yang semakin diterapkan di Indonesia hingga kepentingan para investor asing dalam tax planning untuk berinvestasi di Indonesia.
Ada beberapa hal yang bisa digunakan, dari Wikipedia hingga belajar online.
Kalau wikipedia, selain melihat entry yang dibuat juga perlu melihat adanya referensi yang seringkali berisi link yang sangat bagus.
Belum lama ini, saya mendapati adanya adanya gelar online untuk belajar perpajakan. Tapi yang paling menarik adalah adanya bahan ujian dan jawaban yang gratis dari The Chartered Institute of Taxation yang diantaranya berisi daftar ujian serta jawaban dari ujian yang mereka buat.
Dalam laman ini, bisa kita lihat, baca atau download soal dan jawaban atas perpajakan internasional. Juga dalam laman lainnya, kita bisa lihat contoh dari soal dan jawaban dari Transfer Pricing.
Untuk lebih jelas, kita bisa saja mencari di google, misalnya tentang OECD Transfer Pricing Guidelines dalam bentuk pdf file sebagai rujukan masalah Transfer Pricing
Kita juga bisa mencari file pdf tentang OECD Model untuk Tax Treaty
Selamat belajar dengan gratis
Ada beberapa hal yang bisa digunakan, dari Wikipedia hingga belajar online.
Kalau wikipedia, selain melihat entry yang dibuat juga perlu melihat adanya referensi yang seringkali berisi link yang sangat bagus.
Belum lama ini, saya mendapati adanya adanya gelar online untuk belajar perpajakan. Tapi yang paling menarik adalah adanya bahan ujian dan jawaban yang gratis dari The Chartered Institute of Taxation yang diantaranya berisi daftar ujian serta jawaban dari ujian yang mereka buat.
Dalam laman ini, bisa kita lihat, baca atau download soal dan jawaban atas perpajakan internasional. Juga dalam laman lainnya, kita bisa lihat contoh dari soal dan jawaban dari Transfer Pricing.
Untuk lebih jelas, kita bisa saja mencari di google, misalnya tentang OECD Transfer Pricing Guidelines dalam bentuk pdf file sebagai rujukan masalah Transfer Pricing
Kita juga bisa mencari file pdf tentang OECD Model untuk Tax Treaty
Selamat belajar dengan gratis
Insentif Pajak (PPh Badan) dan Analisa atas ketentuan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh.
Dalam Pasal 2 dari PMK 130 tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas tersebut dapat memperoleh fasilitas bebas PPh Badan selama maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan PPh Badan sebesar 50 persen hingga 2 (dua) tahun kemudian.
Persyaratan
Pasal 3 menjelaskan kriteria WP Badan yang memperoleh fasilitas insentif pajak tersebut diantaranya
- merupakan Industri Pionir yang mencakup contohnya industri logam dasar; industri pengilangan minyak bumi, industri permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, industri peralatan komunikasi.
- mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
- harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
Insentif Pajak dan Perpajakan Internasional
Beberapa permasalahan perpajakan internasional juga dijelaskan dalam Pasal 4(3) dari PMK 130 tersebut yang mempersyaratkan adanya ketentuan tax sparing di negara asal investor. Selanjutnya, Pasal 4(4) menjelaskan tentang tax sparing.
Tanpa adanya ketentuan tax sparing maka fasilitas bebas pajak tidak akan berguna karena akan penghasilan akan tetap dikenakan pajak di negara asal investor.
Analisa atas PMK 130
Ketentuan tersebut tampaknya dibuat dengan beberapa pertimbangan contohnya :
a. WP Badan yang akan mendapat fasilitas tidak semata-mata didirikan dalam waktu singkat untuk mendapat fasilitas pajak tersebut sehingga harus disahkan paling lama 12 bulan sebelumnya.
b. Harus berbadan hukum di Indonesia, hal ini dalam sudut pandang perpajakan internasional untuk mencegah adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang ketentuan perpajakannya akan lebih kompleks dari badan hukum di Indonesia. Tentunya dengan melihat ketentuan hukum lainnnya seperti UU Penanaman Modal dll.
c. Tax sparing memang diperlukan agar hal ini tidak memberikan pajak terutang ke negara asal investor. Namun hal ini tidak melihat atau mengatur perusahaan perantara di offshore financial center.
d. Beberapa pihak terlibat dalam pemberian fasilitas dari Menteri Perindustrian, Dirjen Pajak, BKPM hingga Komite Verifikasi dan Menteri Keuangan
Satu hal yang menarik adalah ketentuan ini sebenarnya dapat diterapkan bagi produsen Blackberry yang sempat merencanakan untuk berinvestasi dengan mendirikan pabrik di Indonesia.
Dalam Pasal 2 dari PMK 130 tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas tersebut dapat memperoleh fasilitas bebas PPh Badan selama maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan PPh Badan sebesar 50 persen hingga 2 (dua) tahun kemudian.
Persyaratan
Pasal 3 menjelaskan kriteria WP Badan yang memperoleh fasilitas insentif pajak tersebut diantaranya
- merupakan Industri Pionir yang mencakup contohnya industri logam dasar; industri pengilangan minyak bumi, industri permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, industri peralatan komunikasi.
- mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
- harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
Insentif Pajak dan Perpajakan Internasional
Beberapa permasalahan perpajakan internasional juga dijelaskan dalam Pasal 4(3) dari PMK 130 tersebut yang mempersyaratkan adanya ketentuan tax sparing di negara asal investor. Selanjutnya, Pasal 4(4) menjelaskan tentang tax sparing.
Tanpa adanya ketentuan tax sparing maka fasilitas bebas pajak tidak akan berguna karena akan penghasilan akan tetap dikenakan pajak di negara asal investor.
Analisa atas PMK 130
Ketentuan tersebut tampaknya dibuat dengan beberapa pertimbangan contohnya :
a. WP Badan yang akan mendapat fasilitas tidak semata-mata didirikan dalam waktu singkat untuk mendapat fasilitas pajak tersebut sehingga harus disahkan paling lama 12 bulan sebelumnya.
b. Harus berbadan hukum di Indonesia, hal ini dalam sudut pandang perpajakan internasional untuk mencegah adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang ketentuan perpajakannya akan lebih kompleks dari badan hukum di Indonesia. Tentunya dengan melihat ketentuan hukum lainnnya seperti UU Penanaman Modal dll.
c. Tax sparing memang diperlukan agar hal ini tidak memberikan pajak terutang ke negara asal investor. Namun hal ini tidak melihat atau mengatur perusahaan perantara di offshore financial center.
d. Beberapa pihak terlibat dalam pemberian fasilitas dari Menteri Perindustrian, Dirjen Pajak, BKPM hingga Komite Verifikasi dan Menteri Keuangan
Satu hal yang menarik adalah ketentuan ini sebenarnya dapat diterapkan bagi produsen Blackberry yang sempat merencanakan untuk berinvestasi dengan mendirikan pabrik di Indonesia.
Subscribe to:
Posts (Atom)