Bencana gempa yang menyedihkan di Padang terlihat serupa dengan gempa dan tsunami di Aceh serta gempa di Yogya. Sehubungan dengan pajak, pemerintah menetapkan perlakuan pajak atas sumbangan sebagaimana berikut :
a. Sebagai contoh, pemerintah atau Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang mengatur sumbangan untuk bencana alam gempa di Yogya dan pantai selatam Jawa.
b. Sumbangan juga telah diatur oleh pemerintah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2007 tentang fasilitas perpajakan dalam rangka bencana alam di Aceh dan Nias.
Inti dari peraturan diatas adalah sumbangan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan sebagai biaya, hal ini sesuai dengan pasal 6(1) huruf i dalam UU PPh tahun 2008 yang berbunyi :
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Sebelum revisi tahun 2008, UU PPh tidak memuat ketentuan sumbangan atas penanggulangan bencana nasional. Cukup menarik juga bahwa dua peraturan diatas terbit sebelum revisi UU PPh di tahun 2008
Ada beberapa hal yang perlu dicermati seperti bencana apa yang digolongkan sebagai bencana nasional dan kriteria penggolongan bencana nasional.
Akankah ada peraturan pajak terbaru tentang bencana setelah gempa di Padang?
Monday, October 19, 2009
Tuesday, October 6, 2009
Offshore Bank dan Wajib Pajak Indonesia (Tax Treaty Lebih Efektif daripada Intelijen Pajak)
Kontan, 28 September 2009
Offshore Bank dan Wajib Pajak Indonesia
(Tax Treaty Lebih Efektif daripada Intelijen Pajak)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya akan berhasil mendapatkan data sekitar
4,450 rekening Wajib Pajak (WP) AS dari sekitar 52.000 rekening warga AS di Bank UBS di
Swiss yang diduga dipakai menyembunyikan penghasilan dari kewajiban pajak di AS dan
diperkirakan jutaan dollar pajak dapat diperoleh AS dari pajak yang belum dibayar termasuk
dendanya. Permasalahan offshore bank ini tidak hanya terjadi di AS namun juga di Jerman,
Inggris, Perancis bahkan hingga Indonesia.
Offshore bank, atau bank yang berada di luar negara tempat kediaman nasabah,
umumnya terletak di negara yang digolongkan tax haven. Salah satu keuntungannya adalah
kerahasiaan perbankan yang dipegang erat dan oleh banyak pihak, terutama nasabah kaya yang
digolongkan High Net Worth Individual (HNWI), digunakan untuk menyembunyikan kekayaan
dari pihak pajak. Khusus Indonesia, offshore bank dapat digunakan karena ketidakpercayaan
terhadap perbankan Indonesia.
Kasus penggunanaan offshore bank untuk menyembunyikan aset dari petugas pajak
muncul di berbagai negara. Jerman di tahun 2008 mendapatkan data sekitar 900 rekening warga Jerman di bank Lichtenstein dan diduga telah menggelapkan pajak dengan menyembunyikan kekayaan mereka. Data ini terungkap setelah dinas intelejen Jerman membeli data tersebut dari seseorang seharga 5 juta euro dengan sepengetahuan Menteri Keuangan Jerman
Perancis bulan lalu juga menyatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan data 3,000
warga Perancis yang mempunyai rekening bank di Swiss dan dicurigai belum dilaporkan dalam
laporan pajak. Inggris belum lama ini juga memperingatkan warganya yang menyimpan
kekayaan mereka di offshore bank untuk segera melaporkan rekening offshore bank yang
belum mereka laporkan untuk mendapatkan sanksi pajak yang lebih kecil. Di Indonesia,
diperkirakan ada dana WP sebesar 85 milyar US Dollar per tahun di Singapura saja
(Okezone.com, 27 April 2009).
Tindakan WP yang tidak melaporkan penghasilan mereka di offshore bank dapat
digolongkan sebagai penggelapan pajak karena tidak melaporkan penghasilan secara benar dan
dapat diganjar dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda paling banyak 4 kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan pasal 39 (1) UU KUP.
Pertukaran Informasi
Karena tekanan berbagai negara atas digunakannya offshore bank untuk penggelapan
pajak, kerahasiaan bank di berbagai negara telah dikendurkan, contohnya Austria yang baru saja
mengesahkan UU tentang Pertukaran Informasi yang memungkinkan otoritas pajak asing untuk
memperoleh data perbankan bagi warga non Austria yang selama ini terlindungi oleh
kerahasiaan perbankan.
Uni Eropa (UE) menerbitkan memberlakukan European Union Savings Tax Directive
yang diberlakukan pada bank di UE mulai tahun 2005 yang diantaranya berisi pertukaran
informasi berupa automatic exchange of information kepada otoritas pajak di negara lain dalam
UE atas data pembayaran bunga bank kepada nasabah, Aturan ini berlaku bagi setiap individu
yang menjadi residen di satu negara UE dan menerima pembayaran bunga dari bank di negara
UE lainnya. Salah satu alasan dibuatnya aturan ini adalah pencegahan penggelapan pajak bagi
residen di UE namun kelemahannya adalah tidak mengikat bagi bank di luar UE.
Karena pentingnya pertukaran informasi, beberapa negara belum lama ini membuat
amandemen tax treaty perihal pertukaran informasi pajak seperti Belanda, Inggris, dan Belgia
yang baru-baru ini melakukan amandemen Tax Treaty dengan Singapura dengan merubah dan
memperluas cakupan ketentuan pertukaran informasi yang memungkinkan permintaan
informasi atas data yang disimpan oleh bank. Kelemahan dari pertukaran informasi dalam tax
treaty tersebut adalah didasarkan atas permintaan (on request) dan bukan berdasarkan
automatic exchange of information.
Wajib Pajak Indonesia
Ruang gerak WP untuk melakukan penggelapan pajak di Indonesia menjadi sempit
karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menggunakan akses untuk memperoleh data
perbankan milik WP (Kontan, 31 Agustus 2009). Kemampuan DJP untuk membuka rekening
bank WP didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban
Merahasiakan.
Kelemahan dari PMK 201 diatas adalah akses hanya terbatas pada perbankan dalam
negeri dan tidak mengatur tentang bank luar negeri (offshore bank) meski banyak WP memiliki
rekening bank luar negeri. Pemerintah dapat saja mengikuti negara lain yang mewajibkan WP
untuk melaporkan offshore bank account untuk menghindari penyembunyian penghasilan di
luar negeri. Kewajiban lapor ini dapat diterapkan pada WP tertentu seperti WP di KPP Wajib
Pajak Besar Orang Pribadi yang baru dibuka tahun 2009 ini. Pemerintah juga dapat
menggunakan Tax Treaty dengan negara lain, terutama dengan membuat amandemen ketentuan pertukaran informasi, untuk mendapatkan data offshore bank account dari WP Indonesia.
Aturan jelas di Indonesia tentang offshore bank account bagi WP jelas sangat diperlukan. Selain itu penggunaan ketentuan pertukaran informasi dalam Tax Treaty juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah penggelapan pajak di Indonesia yang mungkin lebih efektif daripada hanya mengandalkan intelejen pajak di luar negeri.
Keterangan :
- Ini adalah tulisan asli sebelum diedit harian kontan, editor mengubah judulnya dari Offshore Bank dan Wajib Pajak Indonesia menjadi Tax Treaty lebih efektif daripada Intelijen Pajak
-Edisi cetak bisa dilihat di kontan e-paper,
http://www.kontan.co.id/index.php/epaper
- Ada kesalahan ketik di harian kontan seperti pasal 39 (1) KUP yang salah ditulis pasalnya
- Offshore Bank sebenarnya perlu diatur entah birokrasi Indonesia seperti acuh tak mengerti
Offshore Bank dan Wajib Pajak Indonesia
(Tax Treaty Lebih Efektif daripada Intelijen Pajak)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya akan berhasil mendapatkan data sekitar
4,450 rekening Wajib Pajak (WP) AS dari sekitar 52.000 rekening warga AS di Bank UBS di
Swiss yang diduga dipakai menyembunyikan penghasilan dari kewajiban pajak di AS dan
diperkirakan jutaan dollar pajak dapat diperoleh AS dari pajak yang belum dibayar termasuk
dendanya. Permasalahan offshore bank ini tidak hanya terjadi di AS namun juga di Jerman,
Inggris, Perancis bahkan hingga Indonesia.
Offshore bank, atau bank yang berada di luar negara tempat kediaman nasabah,
umumnya terletak di negara yang digolongkan tax haven. Salah satu keuntungannya adalah
kerahasiaan perbankan yang dipegang erat dan oleh banyak pihak, terutama nasabah kaya yang
digolongkan High Net Worth Individual (HNWI), digunakan untuk menyembunyikan kekayaan
dari pihak pajak. Khusus Indonesia, offshore bank dapat digunakan karena ketidakpercayaan
terhadap perbankan Indonesia.
Kasus penggunanaan offshore bank untuk menyembunyikan aset dari petugas pajak
muncul di berbagai negara. Jerman di tahun 2008 mendapatkan data sekitar 900 rekening warga Jerman di bank Lichtenstein dan diduga telah menggelapkan pajak dengan menyembunyikan kekayaan mereka. Data ini terungkap setelah dinas intelejen Jerman membeli data tersebut dari seseorang seharga 5 juta euro dengan sepengetahuan Menteri Keuangan Jerman
Perancis bulan lalu juga menyatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan data 3,000
warga Perancis yang mempunyai rekening bank di Swiss dan dicurigai belum dilaporkan dalam
laporan pajak. Inggris belum lama ini juga memperingatkan warganya yang menyimpan
kekayaan mereka di offshore bank untuk segera melaporkan rekening offshore bank yang
belum mereka laporkan untuk mendapatkan sanksi pajak yang lebih kecil. Di Indonesia,
diperkirakan ada dana WP sebesar 85 milyar US Dollar per tahun di Singapura saja
(Okezone.com, 27 April 2009).
Tindakan WP yang tidak melaporkan penghasilan mereka di offshore bank dapat
digolongkan sebagai penggelapan pajak karena tidak melaporkan penghasilan secara benar dan
dapat diganjar dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda paling banyak 4 kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan pasal 39 (1) UU KUP.
Pertukaran Informasi
Karena tekanan berbagai negara atas digunakannya offshore bank untuk penggelapan
pajak, kerahasiaan bank di berbagai negara telah dikendurkan, contohnya Austria yang baru saja
mengesahkan UU tentang Pertukaran Informasi yang memungkinkan otoritas pajak asing untuk
memperoleh data perbankan bagi warga non Austria yang selama ini terlindungi oleh
kerahasiaan perbankan.
Uni Eropa (UE) menerbitkan memberlakukan European Union Savings Tax Directive
yang diberlakukan pada bank di UE mulai tahun 2005 yang diantaranya berisi pertukaran
informasi berupa automatic exchange of information kepada otoritas pajak di negara lain dalam
UE atas data pembayaran bunga bank kepada nasabah, Aturan ini berlaku bagi setiap individu
yang menjadi residen di satu negara UE dan menerima pembayaran bunga dari bank di negara
UE lainnya. Salah satu alasan dibuatnya aturan ini adalah pencegahan penggelapan pajak bagi
residen di UE namun kelemahannya adalah tidak mengikat bagi bank di luar UE.
Karena pentingnya pertukaran informasi, beberapa negara belum lama ini membuat
amandemen tax treaty perihal pertukaran informasi pajak seperti Belanda, Inggris, dan Belgia
yang baru-baru ini melakukan amandemen Tax Treaty dengan Singapura dengan merubah dan
memperluas cakupan ketentuan pertukaran informasi yang memungkinkan permintaan
informasi atas data yang disimpan oleh bank. Kelemahan dari pertukaran informasi dalam tax
treaty tersebut adalah didasarkan atas permintaan (on request) dan bukan berdasarkan
automatic exchange of information.
Wajib Pajak Indonesia
Ruang gerak WP untuk melakukan penggelapan pajak di Indonesia menjadi sempit
karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menggunakan akses untuk memperoleh data
perbankan milik WP (Kontan, 31 Agustus 2009). Kemampuan DJP untuk membuka rekening
bank WP didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban
Merahasiakan.
Kelemahan dari PMK 201 diatas adalah akses hanya terbatas pada perbankan dalam
negeri dan tidak mengatur tentang bank luar negeri (offshore bank) meski banyak WP memiliki
rekening bank luar negeri. Pemerintah dapat saja mengikuti negara lain yang mewajibkan WP
untuk melaporkan offshore bank account untuk menghindari penyembunyian penghasilan di
luar negeri. Kewajiban lapor ini dapat diterapkan pada WP tertentu seperti WP di KPP Wajib
Pajak Besar Orang Pribadi yang baru dibuka tahun 2009 ini. Pemerintah juga dapat
menggunakan Tax Treaty dengan negara lain, terutama dengan membuat amandemen ketentuan pertukaran informasi, untuk mendapatkan data offshore bank account dari WP Indonesia.
Aturan jelas di Indonesia tentang offshore bank account bagi WP jelas sangat diperlukan. Selain itu penggunaan ketentuan pertukaran informasi dalam Tax Treaty juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah penggelapan pajak di Indonesia yang mungkin lebih efektif daripada hanya mengandalkan intelejen pajak di luar negeri.
Keterangan :
- Ini adalah tulisan asli sebelum diedit harian kontan, editor mengubah judulnya dari Offshore Bank dan Wajib Pajak Indonesia menjadi Tax Treaty lebih efektif daripada Intelijen Pajak
-Edisi cetak bisa dilihat di kontan e-paper,
http://www.kontan.co.id/index.php/epaper
- Ada kesalahan ketik di harian kontan seperti pasal 39 (1) KUP yang salah ditulis pasalnya
- Offshore Bank sebenarnya perlu diatur entah birokrasi Indonesia seperti acuh tak mengerti
Thursday, October 1, 2009
UU PPN yang baru disahkan tahun 2009 ini
Akhirnya DPR mengesahkan UU PPN yang baru pada tanggal 16 September 2009 kemarin.
Seperti diberitakan disini saat UU PPN disahkan, dimana terdapat perubahan seperti :
- wewenang Menkeu,
- sektor jasa yang bebas PPN,
- VAT refund bagi turis,
- merger yang bebas PPN, hingga
- kebutuhan pokok yang bebas PPN
- peraturan PPN yang lebih baik bagi usaha berbasis syariah
yang menjelaskan pengaruh aturan PPN atas bisnis berdasar syariah
The tax law revision, to take effect next April, would scrap double VAT taxation in Islamic financial market transactions and lower transfer costs of taxable assets in corporate mergers and acquisitions. VAT on basic foodstuffs such as eggs, milk, fruit, soybeans and meat would also be dropped to make them more affordable.
atau dapat juga pokok perubahan seperti dilihat disini
Menurut satu artikel dijelaskan demikian atas pokok-pokok perubahan UU PPN yakni :
Luxury tax varies from 10 to 200 percent.
VAT is set at 10 percent, but the government can move it by 5 to 15 percent.
Staple foodstuffs (fresh meat, eggs, milk, vegetables and fruits) will be exempt from the VAT.
VAT on some objects, including mining commodities and food and beverages served at restaurants or hotels will be eliminated.
The VAT will not be imposed on financial services.
Businesses that have yet to produce can withhold their VAT payments, but if they have not produced within three years they must pay the VAT.
Tax refunds for foreign tourists traveling via airports and the VAT of the goods they have purchased if they amount to at least Rp 500,000.
RUU yang baru saja disahkan juga dapat diunduh disini termasuk RUU PPN serta persandingan antara UU PPN lama tahun 2000 dan UU PPN tahun 2009
Namun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih diperlukan untuk mengatur PPN lebih lanjut
Seperti diberitakan disini saat UU PPN disahkan, dimana terdapat perubahan seperti :
- wewenang Menkeu,
- sektor jasa yang bebas PPN,
- VAT refund bagi turis,
- merger yang bebas PPN, hingga
- kebutuhan pokok yang bebas PPN
- peraturan PPN yang lebih baik bagi usaha berbasis syariah
yang menjelaskan pengaruh aturan PPN atas bisnis berdasar syariah
The tax law revision, to take effect next April, would scrap double VAT taxation in Islamic financial market transactions and lower transfer costs of taxable assets in corporate mergers and acquisitions. VAT on basic foodstuffs such as eggs, milk, fruit, soybeans and meat would also be dropped to make them more affordable.
atau dapat juga pokok perubahan seperti dilihat disini
Menurut satu artikel dijelaskan demikian atas pokok-pokok perubahan UU PPN yakni :
Luxury tax varies from 10 to 200 percent.
VAT is set at 10 percent, but the government can move it by 5 to 15 percent.
Staple foodstuffs (fresh meat, eggs, milk, vegetables and fruits) will be exempt from the VAT.
VAT on some objects, including mining commodities and food and beverages served at restaurants or hotels will be eliminated.
The VAT will not be imposed on financial services.
Businesses that have yet to produce can withhold their VAT payments, but if they have not produced within three years they must pay the VAT.
Tax refunds for foreign tourists traveling via airports and the VAT of the goods they have purchased if they amount to at least Rp 500,000.
RUU yang baru saja disahkan juga dapat diunduh disini termasuk RUU PPN serta persandingan antara UU PPN lama tahun 2000 dan UU PPN tahun 2009
Namun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih diperlukan untuk mengatur PPN lebih lanjut
Tuesday, September 15, 2009
Merger yang bebas PPN
Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa Merger atau penggabungan usaha serta akuisisi akan bebas dari PPN seperti dijelaskan dalam artikel ini
Pemerintah dan DPR memutuskan untuk membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan, dan pengambilalihan usaha.
juga dikatakan
"Panja menyepakati dalam rangka membantu cash flow perusahaan dan membantu kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan dan pengambilalihan usaha tidak kena PPN," tuturnya. Akan tetapi pembebasan PPN tersebut dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.
UU PPN ini akan menghilangkan masalah PPN dalam rangka merger serta akuisisi seperti pernah dijelaskan di posting sebelumnya
Dalam posting sebelumnya tersebut sebenarnya dijelaskan masalah PPh berupa penggunaan nilai buku dan PPN atas penyerahan aset ke perusahaan lain
Sebelumnya pembentukan holding company BUMN menjadi satu masalah karena kendala PPN terutama dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 yang diantaranya berisi terutangnya PPN atas penyerahan BKP dalam rangka merger dan akuisisi (pasal 13)
Pemerintah dan DPR memutuskan untuk membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan, dan pengambilalihan usaha.
juga dikatakan
"Panja menyepakati dalam rangka membantu cash flow perusahaan dan membantu kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan dan pengambilalihan usaha tidak kena PPN," tuturnya. Akan tetapi pembebasan PPN tersebut dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.
UU PPN ini akan menghilangkan masalah PPN dalam rangka merger serta akuisisi seperti pernah dijelaskan di posting sebelumnya
Dalam posting sebelumnya tersebut sebenarnya dijelaskan masalah PPh berupa penggunaan nilai buku dan PPN atas penyerahan aset ke perusahaan lain
Sebelumnya pembentukan holding company BUMN menjadi satu masalah karena kendala PPN terutama dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 yang diantaranya berisi terutangnya PPN atas penyerahan BKP dalam rangka merger dan akuisisi (pasal 13)
Wednesday, September 2, 2009
Indonesia dan persentase peningkatan penerimaan pajak yang (mungkin) tertinggi di dunia...
Target penerimaan pajak dengan persentase pertumbuhan tertinggi mungkin hanya ada di Indonesia dari target penerimaan sebesar Rp. 97,2 triliun di tahun 2000 dan Rp. 152,4 triliun di tahun 2001 seperti diberitakan di sini, hingga mencapai Rp.650,29 triliun di tahun 2009 seperti dijelaskan di sini yang kemudian sepertinya dikoreksi menjadi Rp 577,6 triliun menurut berita.
Tanpa melihat potensi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang belum digarap karena sumber penerimaan pajak terbesar di negara lain adalah dari WP OP, peningkatan penerimaan ratusan persen, sekitar 500% selama 9 tahun dari tahun 2000 hingga 2009 sungguh mencengangkan.
Mungkinkah ini adalah persentase pertumbuhan penerimaan pajak terbesar di dunia? Bisa jadi persentase tersebut dapat menjadi lebih besar bila PPh WP OP digarap lebih baik dan aturan penghindaran pajak dibuat lebih baik serta diterapkan dengan baik.
Tanpa melihat potensi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang belum digarap karena sumber penerimaan pajak terbesar di negara lain adalah dari WP OP, peningkatan penerimaan ratusan persen, sekitar 500% selama 9 tahun dari tahun 2000 hingga 2009 sungguh mencengangkan.
Mungkinkah ini adalah persentase pertumbuhan penerimaan pajak terbesar di dunia? Bisa jadi persentase tersebut dapat menjadi lebih besar bila PPh WP OP digarap lebih baik dan aturan penghindaran pajak dibuat lebih baik serta diterapkan dengan baik.
Friday, August 28, 2009
Transaksi dengan Tax Haven di SPT Tahunan PPh Badan (1771)
Dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-39/PJ/2009 tanggal 2 Juli 2009 terdapat formulir SPT Baru untuk PPh Badan (1771) yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah dalam bagian induk halaman ke-2, angka 16 yang menjelaskan
16.
a. Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
Dalam penjelasan sebagai catatan kaki diterangkan demikian :
*)Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.
Permasalahannya adalah daftar tersebut belum dibuat sampai saat ini. Kemungkinan Dirjen Pajak beranggapan bahwa daftar tersebut akan dibuat sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2009.
Pembuatan daftar tersebut sepertinya didukung oleh anggapan banyak pihak bahwa Tax Haven merugikan Indonesia, namun yang menjadi pertanyaan kritis adalah :
- Apa kriteria Tax Haven?
- Bagaimana dengan Tax Haven yang mana Indonesia membuat Tax Treaty seperti Labuan, Swiss dan Singapura atau Seychelles yang mempunyai Offshore Financial Center seperti dapat dilihat disini
- Peraturan Transfer Pricing sangat lemah dan terbatas, SE-04/PJ.7/1993
Tampaknya Dirjen Pajak membutuhkan kerja keras untuk mengatasi masalah penghindaran pajak lewat transfer pricing dan lainnya lewat Tax Haven.
16.
a. Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
Dalam penjelasan sebagai catatan kaki diterangkan demikian :
*)Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.
Permasalahannya adalah daftar tersebut belum dibuat sampai saat ini. Kemungkinan Dirjen Pajak beranggapan bahwa daftar tersebut akan dibuat sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2009.
Pembuatan daftar tersebut sepertinya didukung oleh anggapan banyak pihak bahwa Tax Haven merugikan Indonesia, namun yang menjadi pertanyaan kritis adalah :
- Apa kriteria Tax Haven?
- Bagaimana dengan Tax Haven yang mana Indonesia membuat Tax Treaty seperti Labuan, Swiss dan Singapura atau Seychelles yang mempunyai Offshore Financial Center seperti dapat dilihat disini
- Peraturan Transfer Pricing sangat lemah dan terbatas, SE-04/PJ.7/1993
Tampaknya Dirjen Pajak membutuhkan kerja keras untuk mengatasi masalah penghindaran pajak lewat transfer pricing dan lainnya lewat Tax Haven.
Monday, August 24, 2009
Merger, Holding Company dan Pajak
Ternyata tidak mudah membentuk holding company di Indonesia, salah satu masalahnya adalah pajak atas merger yang memberatkan seperti diberitakan di sini :
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan tahun ini belum bisa mewujudkan induk usaha (holding) BUMN di sektor semen.Salah satu penghambat holding BUMN semen adalah masalah pajak. "Kami harus membayar pajak banyak sekali," kata Menteri Negara BUMN Sofyan A. Djalil di Jakarta, Selasa (18/8).Pembentukan holding BUMN berpotensi menimbulkan Pajak Pengalihan Aset dan Pajak Pengalihan Tenaga Kerja.Holding BUMN semen bakal dipimpin PT Semen Gresik, dan didukung PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, dan PT Semen Kupang.Meski terhambat masalah pajak, Kementerian BUMN memastikan rencana holding BUMN semen tetap berlanjut. "Kemungkinan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru," kata Sofyan.Yang pasti, Kementerian BUMN tetap meminta keringanan pajak dalam pembentukan holding ini. Dalam kaitan itu, Menteri BUMN akan bertemu lagi dengan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga terkait lainnya.
Permasalahannya dijelaskan oleh Menteri Negara BUMN demikian :
"Kita harus bayar pajak banyak sekali. Kalo mentransfer aset ke perusahaan lain, itu pajaknya besar. Padahal holding itu diusahakan kalo bisa one case (kasus per kasus). Bisa tidak kena pajak kalau mau go publik. Tapi Semen Gresik kan sudah go publik," tegas Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, saat ditemui di kantor Kemenneg BUMN, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (18/8/2009).
Lebih lanjut, Menteri juga mengatakan
"Kita akan bicarakan apakah di-wave. Karena dampaknya besar sekali ke depan, terutama beban pajak lebih banyak. Kita bisa ciptakan pajak lebih banyak. Pak Darmin sudah ngomong, tapi masih proses lagi," pungkasnya.
Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008. Dalam ayat 1 (5) dari PMK tersebut dijelaskan bahwa :
Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah:
Selain itu, Wajib Pajak juga harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku sesuai ketentuan yang ada dalam Lampiran PMK No 43/PMK.03/2008 tersebut. Dalam ayat 7 dari PMK 43 tersebut juga dijelaskan perlunya Per Dirjen yang mengatur lebih lanjut seperti tentang prosedur formal dan business purpose testHal ini diatur dalam Per Dirjen Pajak No. PER - 28/PJ./2008 tanggal 19 Juni 2008
Sepertinya pemerintah perlu merevisi kembali peraturan tentang Merger dan Akusisi karena ternyata peraturan yang ada masih sangat memberatkan bahkan bagi perusahaan BUMN sendiri yang milik pemerintah.
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan tahun ini belum bisa mewujudkan induk usaha (holding) BUMN di sektor semen.Salah satu penghambat holding BUMN semen adalah masalah pajak. "Kami harus membayar pajak banyak sekali," kata Menteri Negara BUMN Sofyan A. Djalil di Jakarta, Selasa (18/8).Pembentukan holding BUMN berpotensi menimbulkan Pajak Pengalihan Aset dan Pajak Pengalihan Tenaga Kerja.Holding BUMN semen bakal dipimpin PT Semen Gresik, dan didukung PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, dan PT Semen Kupang.Meski terhambat masalah pajak, Kementerian BUMN memastikan rencana holding BUMN semen tetap berlanjut. "Kemungkinan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru," kata Sofyan.Yang pasti, Kementerian BUMN tetap meminta keringanan pajak dalam pembentukan holding ini. Dalam kaitan itu, Menteri BUMN akan bertemu lagi dengan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga terkait lainnya.
Permasalahannya dijelaskan oleh Menteri Negara BUMN demikian :
"Kita harus bayar pajak banyak sekali. Kalo mentransfer aset ke perusahaan lain, itu pajaknya besar. Padahal holding itu diusahakan kalo bisa one case (kasus per kasus). Bisa tidak kena pajak kalau mau go publik. Tapi Semen Gresik kan sudah go publik," tegas Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, saat ditemui di kantor Kemenneg BUMN, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (18/8/2009).
Lebih lanjut, Menteri juga mengatakan
"Kita akan bicarakan apakah di-wave. Karena dampaknya besar sekali ke depan, terutama beban pajak lebih banyak. Kita bisa ciptakan pajak lebih banyak. Pak Darmin sudah ngomong, tapi masih proses lagi," pungkasnya.
Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008. Dalam ayat 1 (5) dari PMK tersebut dijelaskan bahwa :
Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah:
a. Wajib Pajak yang belum Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering); atau
b. Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering).
Selain itu, Wajib Pajak juga harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku sesuai ketentuan yang ada dalam Lampiran PMK No 43/PMK.03/2008 tersebut. Dalam ayat 7 dari PMK 43 tersebut juga dijelaskan perlunya Per Dirjen yang mengatur lebih lanjut seperti tentang prosedur formal dan business purpose testHal ini diatur dalam Per Dirjen Pajak No. PER - 28/PJ./2008 tanggal 19 Juni 2008
Sepertinya pemerintah perlu merevisi kembali peraturan tentang Merger dan Akusisi karena ternyata peraturan yang ada masih sangat memberatkan bahkan bagi perusahaan BUMN sendiri yang milik pemerintah.
Subscribe to:
Posts (Atom)